Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto. Foto: Dok/Man

Upaya pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural nasional di masa pandemi Covid-19 tak terlepas dari dukungan legislasi oleh DPR RI. Dimana, terdapat dua undang-undang yang telah dibahas dan disahkan oleh Komisi XI DPR RI pada tahun 2021 ini yaitu, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). 

"Perlu disadari, bahwa kedua UU tersebut merupakan upaya DPR RI dan pemerintah yang bertujuan mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Serta desentralisasi fiskal pusat dan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan menurunkan ketimpangan antar daerah, peningkatan kualitas belanja, penguatan pajak daerah, serta harmonisasi belanja pusat dan daerah,” ungkap Dito Ganinduto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/12/2021). 

Berbicara terkait penanganan pandemi Covid-19, politisi Partai Golkar itu melihat uapaya pemerintah telah efektif dengan berbagai indikator perekonomian sampai dengan Desember 2021 yang baik. "Untuk itu saya optimis bahwa secara fundamental perekonomian pemulihan ekonomi terjadi. Dimana indikator mobilitas masyarakat meningkat di atas level pra pandemi, indikator konsumsi dan produksi menunjukkan penguatan yang solid, serta surplus neraca perdagangan di mana tren-nya surplus 19 bulan berturut-turut," urainya.

Jika dibandingkan ekspor di bulan November 2021 tertinggi paling tidak sejak tahun 2000. Impor untuk barang produksi pun terus menguat ditambah pula stabilitas sistem keuangan masih terjaga. Sedangkan dari sisi kinerja APBN 2021, penerimaan terus tumbuh mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi terjadi.

"Belanja Pemerintah terus di akselerasi agar efektif serta berorientasi pada hasil yang memberikan multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pembiayaan pruden dan dikelola secara hati hati menjadi modal untuk memasuki tahun 2022," tambah Dito Ganinduto.

Menyongsong tahun 2022, lanjut Dito Ganinduto, Indonesia masih harus melewati berbagai tantangan besar seperti gelombang varian baru dari Covid-19 hingga risiko global terhadap perekonomian domestik. Tentunya, keberlanjutan pemulihan dilakukan untuk memberikan kebermanfaatan terhadap masyarakat. "Untuk itu Komisi XI DPR RI akan terus mendukung upaya Pemerintah melalui kolaborasi bersama mewujudkan kesejahteraan sosial dan menuju Indonesia Maju 2045,” tegas Dito Ganinduto. (ah/es)